Berita Hawzah – Organisasi SALAM untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Bahrain menegaskan bahwa kebijakan Inggris telah berkontribusi pada penguatan sistem penindasan dan impunitas di Bahrain, alih-alih mendorong reformasi hak asasi manusia yang sesungguhnya.
Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan di situs resminya dengan judul “Di Balik Pintu Tertutup: Analisis Pengaruh Inggris terhadap Hak Asasi Manusia di Bahrain”, organisasi tersebut menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah Inggris yang silih berganti telah mengutamakan kepentingan strategis, ekonomi, dan keamanan dibandingkan isu-isu hak asasi manusia, meskipun secara terbuka dan berulang kali menyatakan komitmennya untuk mendukung reformasi di Bahrain.
Laporan tersebut disusun berdasarkan analisis luas mengenai diplomasi Inggris, kerja sama keamanan, kebijakan perdagangan, program dukungan kelembagaan, serta berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa individu-individu tertentu.
Organisasi itu menambahkan bahwa sejak penumpasan demonstrasi pro-demokrasi di Bahrain pada tahun 2011, negara tersebut terus mengalami kemunduran dalam hak-hak sipil dan politik. Di antara bentuk kemunduran itu adalah pembubaran kelompok-kelompok oposisi, penutupan media independen, serta berlanjutnya penahanan para pemimpin politik, ulama, dan pembela hak asasi manusia. Selain itu, berbagai organisasi internasional telah mendokumentasikan praktik penyiksaan, persidangan yang tidak adil, dan impunitas bagi para pelaku pelanggaran. Menurut organisasi tersebut, kemunduran ini terjadi bersamaan dengan berlanjutnya dukungan Inggris dalam berbagai bentuk kepada mitra-mitranya di Bahrain.
Organisasi itu juga menunjukkan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi semakin diperketat pada tahun 2026. Menurut laporan yang ada, pihak berwenang Bahrain telah menangkap sedikitnya 300 orang karena mengemukakan pendapat di media sosial, ikut serta dalam aksi protes, serta melakukan aktivitas politik yang berkaitan dengan perkembangan regional dan konflik yang melibatkan Iran, rezim Zionis Israel, dan Amerika Serikat.
Laporan tersebut menambahkan bahwa keterlibatan Inggris belum mampu menghasilkan perbaikan dalam situasi hak asasi manusia di Bahrain. Di sisi lain, isu-isu hak asasi manusia tidak dimasukkan dalam perundingan perdagangan antara kedua negara, sementara kerja sama keamanan dan dukungan kelembagaan Inggris kepada berbagai institusi Bahrain tetap berlanjut, meskipun institusi-institusi tersebut dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas, menutup-nutupi pelanggaran tersebut, atau melakukan pencitraan untuk membersihkannya.
Organisasi SALAM menyerukan kepada pemerintah Inggris agar menjadikan bantuan keamanan dan finansial bergantung pada pemenuhan standar hak asasi manusia yang jelas, memasukkan jaminan hukum yang dapat ditegakkan ke dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, serta mengambil pendekatan yang lebih konsisten dan terbuka dalam mengangkat kasus-kasus individual yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
Komentar Anda